Menu MBG di Kabupaten Bandung Viral, Warga Pertanyakan Kualitas Porsi Rp8 Ribu
BANDUNG – Program unggulan pemerintah pusat kini tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat di tingkat bawah. Baru-baru ini, kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung menuai kritik pedas setelah seorang warga mengunggah foto menu yang dianggap tidak sepadan dengan nilai anggaran yang direncanakan.
Keluhan tersebut mencuat melalui unggahan akun Facebook Sebagey Umay Jagur di grup “Suara Keluh Kesah Rakyat Kab. Bandung” pada Jumat (13/2/2026). Unggahan ini mendadak ramai karena memperlihatkan porsi makanan yang diterima warga di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.
Menu Telur dan Jeruk di Desa Mekarsari Pacet Jadi Sorotan
Dalam unggahan tersebut, terlihat paket makanan yang sangat sederhana. Warga menerima satu butir telur rebus, satu buah jeruk, dan bungkusan plastik kecil yang diduga berisi nasi atau lauk pendamping lainnya. Pengunggah menyertakan sindiran halus dalam bahasa Sunda mengenai kualitas menu tersebut.
“Èmbègèh Rp.8.000 Di dèsa Mekarsari Pacèt Bdg. Pokokna uwoooooooooow hadè pisan mènuna #marimenyatu,” tulis akun tersebut.
Meski tidak menyebutkan secara spesifik nama sekolahnya, penyebutan lokasi Desa Mekarsari di Kecamatan Pacet sudah cukup untuk memicu perdebatan publik mengenai standarisasi menu Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung. Warga menyayangkan jika program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa ini justru disajikan seadanya di lapangan.
[Image: Screenshot unggahan viral menu Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung yang berisi telur dan jeruk]
Analisis Anggaran: Ke Mana Sisa Dana Makan Bergizi Gratis?
Kegaduhan ini memancing diskusi mengenai rincian anggaran yang sebenarnya. Salah satu netizen, Dicky Blackmamba, memberikan analisis yang cukup mengejutkan di kolom komentar. Ia mencoba membedah alasan mengapa makanan yang sampai ke tangan warga hanya bernilai sekitar Rp8.000.
Menurutnya, pagu anggaran awal per porsi sebenarnya berada di angka Rp15.000. Namun, angka tersebut mengalami penyusutan karena adanya biaya operasional dan manajemen:
- Rp5.000 (Dikelola BGN): Digunakan untuk biaya sewa/perawatan gedung dan gaji karyawan dapur.
- Rp3.000 (Keuntungan & Supplier): Diambil sebagai profit pengelola dapur dan penyedia bahan baku (vendor).
- Rp7.000 (HPP Bahan Baku): Inilah nilai riil makanan yang akhirnya tersaji di piring warga.
Jika analisis alur dana tersebut benar, maka wajar jika menu Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung yang diterima warga tampak “minimalis”. Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi anggaran agar kualitas gizi tetap terjaga sesuai instruksi Presiden.
Transparansi anggaran di tingkat desa hingga ke dapur umum kini menjadi tuntutan masyarakat agar program mulia ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu di jalur distribusi.
Sumber Informasi: Dikutip dari laporan warga dan diskusi publik di media sosial grup Suara Keluh Kesah Rakyat Kab. Bandung (13 Februari 2026).
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
