Wali Kota Cimahi Perketat Aturan Musrenbang 2027, Tak Boleh Ada Anggaran Tumpang Tindih
CIMAHI, DJABAR.COM — Pemerintah Kota Cimahi mulai memetakan wajah kota untuk tahun 2027 melalui gelaran Forum Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Acara yang digelar serentak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Utara pada Kamis (5/2/2026) ini menjadi ajang sinkronisasi usulan warga dari level akar rumput.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, yang hadir langsung dalam forum tersebut menegaskan bahwa Musrenbang adalah ruang strategis untuk memastikan pembangunan berjalan partisipatif dan efektif, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Cegah Anggaran Tumpang Tindih
Salah satu poin krusial yang ditekanan Ngatiyana adalah koordinasi anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk cermat memilah usulan agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan antara program murni pemerintah, pokok pikiran (Pokir) DPRD, maupun Program Pembangunan Masyarakat (PPM) tingkat RW.
“Jangan sampai satu kegiatan dibiayai oleh beberapa skema anggaran sekaligus. Perencanaan harus disusun secara cermat agar anggaran yang terbatas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” tegas Ngatiyana.
Fokus 2027: Pelayanan Publik dan Kesejahteraan
Untuk perencanaan tahun 2027, Pemkot Cimahi mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemantapan Pelayanan Publik”. Ngatiyana menjelaskan bahwa pembangunan Cimahi ke depan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kualitas layanan kepada warga.
Namun, ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersikap realistis. Mengingat keterbatasan kapasitas APBD, tidak semua usulan bisa dikabulkan seketika.
“Musrenbang harus menjadi ruang dialog yang terukur. Setiap usulan perlu mempertimbangkan urgensi, dampak, dan kemampuan keuangan daerah. Ini adalah skala prioritas, bukan sekadar daftar keinginan,” ujarnya.
Kematangan Perencanaan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Langkah Wali Kota Ngatiyana yang menekankan pencegahan tumpang tindih anggaran (overlapping) adalah sinyal positif bagi tata kelola keuangan daerah yang sehat. Di tengah keterbatasan fiskal yang dialami banyak kota kecil seperti Cimahi, efisiensi adalah harga mati.
Tantangan terbesarnya kini adalah bagaimana tim teknis di tingkat kecamatan mampu mengkurasi ribuan usulan warga menjadi program yang benar-benar produktif. Fokus pada “Pelayanan Publik” di tahun 2027 mengindikasikan bahwa Cimahi sedang bertransformasi menjadi kota yang lebih humanis, di mana kemajuan fisik harus berbanding lurus dengan kemudahan warga dalam mengakses hak-hak dasarnya.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
