19 Ribu JKN PBI Cimahi Dinonaktifkan Pusat, Pemkot Jamin Layanan Kesehatan Tetap Gratis
CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bergerak cepat merespons kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Meski ada belasan ribu warga yang status BPJS-nya dicabut oleh pusat, Pemkot Cimahi memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan terputus.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada 19.356 jiwa warga Cimahi yang terdampak penonaktifan tersebut. Hal ini terjadi seiring dengan adanya perubahan sistem pendataan nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).
Skema Pergeseran Anggaran: Pusat ke Daerah
Dari total 19.356 data yang dihapus oleh pemerintah pusat, Pemkot Cimahi melakukan penyesuaian data kepesertaan agar beban fiskal daerah tetap terjaga. Sebanyak 11.383 peserta yang sebelumnya dibiayai oleh APBD Kota Cimahi kini berhasil ditarik masuk menjadi PBI JK yang iurannya ditanggung oleh APBN melalui Kemensos.
“Jadi, sisanya sekitar 8.000 orang harus kami cover sebagai data baru melalui anggaran daerah,” jelas Mulyati saat dikonfirmasi pada Jumat (6/2/2026). Langkah ini diambil agar warga yang benar-benar membutuhkan tetap bisa berobat tanpa kendala biaya.
UHC Jadi Penyelamat Layanan Kesehatan Cimahi
Masyarakat tidak perlu khawatir dengan hiruk-pikuk pendataan di tingkat pusat. Pasalnya, Kota Cimahi telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Dengan skema ini, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan yang adil dan bermutu, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Hingga Desember 2025, kepesertaan JKN di Kota Cimahi telah mencapai angka yang impresif, yakni 98,25 persen atau menyentuh 574.000 jiwa dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, Pemkot Cimahi secara mandiri mendaftarkan 100.564 jiwa ke dalam kategori peserta yang dibiayai daerah.
“Status UHC ini memastikan masyarakat bisa mengakses layanan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan tanpa hambatan finansial,” pungkas Mulyati. Dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,53 persen, Cimahi menjadi salah satu daerah yang paling konsisten dalam mendukung program strategis nasional di bidang kesehatan.
Atribusi Sumber: Informasi ini diolah dari laporan jurnalis Riva Adam Puteri mengenai kebijakan layanan kesehatan Pemkot Cimahi.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
