Anti-Ribet! Pemkab Bandung Jadi Pionir Monitoring Makan Bergizi Gratis Berbasis Aplikasi
KABUPATEN BANDUNG, Djabar.com — Pemerintah Kabupaten Bandung terus berakselerasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bertempat di Ruang Rapat Sekda, Senin (16/03/2026), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, memimpin evaluasi mendalam bersama Satgas SPPG (Sistem Penyelenggaraan Program Gizi) untuk memastikan distribusi manfaat program ini semakin merata dan tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung melakukan re-zonasi wilayah. Strategi ini dilakukan dengan memetakan sekolah serta lokasi penerima manfaat berdasarkan jarak terdekat. Dengan sistem ini, beban petugas di lapangan akan terdistribusi lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan layanan di titik tertentu.
Inovasi Teknologi GIS
Salah satu terobosan utama yang menjadi sorotan adalah penggunaan teknologi Geospatial (GIS) dalam sistem pemetaan. Dengan teknologi ini, hambatan geografis dan jarak tempuh ke setiap titik distribusi dapat terpantau secara akurat melalui peta digital. Inovasi ini menempatkan Kabupaten Bandung sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem monitoring dan evaluasi program MBG berbasis aplikasi secara komprehensif.
“Dengan teknologi GIS, kita bisa melihat data riil di lapangan. Mana wilayah yang masih sulit dijangkau, sehingga distribusi makanan bergizi bisa dilakukan lebih efisien,” ungkap Cakra Amiyana.
Perluasan Manfaat dan Sinkronisasi Data
Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Bandung juga menyiapkan skema perluasan penerima manfaat. Tidak hanya untuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, mulai tahun depan, program ini akan mencakup guru serta tenaga kependidikan.
Selain memperluas jangkauan, Pemkab Bandung juga fokus pada penyederhanaan birokrasi data. Pasca-Lebaran nanti, sistem monitoring dan evaluasi (monev) lokal milik Pemkab Bandung akan disinkronkan langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Data cukup diinput sekali di aplikasi lokal, dan secara otomatis akan masuk ke sistem pusat. Ini adalah upaya kami agar proses penyaluran lebih transparan, akuntabel, dan pastinya anti-ribet,” tambah Sekda Cakra.
Langkah digitalisasi dan re-zonasi ini menjadi bukti keseriusan Kabupaten Bandung dalam menekan angka stunting serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang terukur.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
