Jurus Pemkab Bogor Tekan Pengangguran di Tahun 2027
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak cepat menyusun strategi besar untuk masa depan wilayahnya. Melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Kamis (12/2/2026), Pemkab Bogor tekan pengangguran dan kemiskinan melalui rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang lebih terintegrasi dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menekankan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci utama. Ia mengutip pepatah lama yang cukup menohok: jika gagal merencana, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, RKPD 2027 ini dirancang sebagai fondasi kuat untuk menentukan arah kebijakan Bumi Tegar Beriman dua tahun ke depan.
Sinergi Antar-Dinas: Kunci Pemkab Bogor Tekan Pengangguran
Salah satu terobosan yang menarik dalam rencana ini adalah konsep kerja keroyokan atau integrasi antar-perangkat daerah. Ajat menjelaskan bahwa urusan perut rakyat tidak bisa hanya diserahkan pada satu dinas saja.
Nantinya, program akan saling menyambung. Misalnya, Dispora fokus pada pelatihan skill, Disdagin menyiapkan peralatan kerjanya, Dinas Koperasi membantu proses pemasaran produk, sementara BUMD perbankan masuk untuk urusan modal. Model integrasi ini targetnya sudah mulai lari kencang pada tahun 2026 dan 2027.
“Pak Bupati ingin persoalan kemiskinan dan pengangguran ini terus kita tekan hingga mendekati nol, sesuai arahan Presiden RI,” ujar Ajat di depan para stakeholder di Ruang Serbaguna I Setda, Cibinong.
Padat Karya dan Penguatan Ekonomi Lokal di Desa
Untuk memberikan dampak instan bagi warga yang belum bekerja, Pemkab Bogor mengandalkan program padat karya. Program ini dirancang untuk menyerap tenaga kerja lokal secara langsung dalam proyek-proyek pembangunan di wilayah.
Tak hanya itu, bantuan keuangan desa juga akan ditingkatkan. Tujuannya jelas: agar desa-desa di Kabupaten Bogor mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan dana tersebut, pemerintah desa bisa memberdayakan warganya sendiri sehingga perputaran uang tetap berada di lingkungan masyarakat bawah.
Infrastruktur yang Bukan Sekadar Aspal dan Beton
Dalam RKPD 2027, pembangunan infrastruktur tetap menjadi pilar utama. Namun, Ajat menegaskan bahwa ini bukan soal fisik semata. Ada filosofi distribusi di baliknya. Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan membuka akses agar orang dan barang bisa bergerak lebih cepat.
Beberapa proyek strategis yang masuk radar antara lain:
- Pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede – Sentul Selatan).
- Pembangunan Terminal Tipe C.
- Pembangunan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri.
- Pembangunan hutan kota untuk keseimbangan ekosistem.
“Mungkin infrastruktur tidak langsung menghilangkan pengangguran saat itu juga, tapi infrastruktur sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau akses bagus, warga lebih mudah bekerja dan beraktivitas ekonomi,” tambahnya.
Pemerataan Wilayah dan Waspada Bencana
Kabupaten Bogor yang luas memang punya tantangan disparitas atau ketimpangan wilayah. Maka dari itu, Pemkab membagi fokus: wilayah Barat akan dipercepat pengembangannya, wilayah Timur menjadi pusat ekonomi baru, dan wilayah Tengah difokuskan pada pengendalian lingkungan, terutama di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.
Namun, di balik semua rencana megah itu, Pemkab tidak lupa daratan. Ajat mengingatkan bahwa Bogor adalah daerah rawan bencana. Mitigasi dan ketahanan bencana wajib terselip dalam setiap inci perencanaan pembangunan.
Kepala Bappedarida Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menambahkan bahwa target utama di 2027 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan segelintir orang, tapi merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
