Pemkab Sumedang Gandeng Unla Gelar Sertifikasi Mediator Hukum Sumedang bagi Kades
KABUPATEN SUMEDANG, Djabar.com — Masalah sengketa di desa seringkali menguras energi warga. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah progresif. Mereka menggandeng Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung untuk menggelar Sertifikasi Mediator Hukum Sumedang bagi para aparat desa.
Program ini menyasar para Kepala Desa (Kades) dan Lurah sebagai peserta utama. Harapannya, mereka mampu menuntaskan konflik warga tanpa harus berakhir di meja hijau. Sekda Sumedang, Tuti Ruswati, menegaskan pentingnya peran ini saat bertemu Rektor Unla di Ruang Rapat Sekda, Senin (2/3/2026).
Kades Jadi Penengah Lewat Restorative Justice
Tuti menjelaskan bahwa Kades dan Lurah merupakan garda terdepan dalam menghadapi gesekan sosial. “Mereka sering berhadapan langsung dengan masalah hukum warga,” ungkapnya. Melalui pelatihan ini, aparat desa akan belajar teknik mediasi yang profesional.
Pemerintah ingin mengedepankan pendekatan restorative justice dalam setiap sengketa. Jika Kades mengantongi sertifikat resmi, fungsi mediasi akan berjalan lebih optimal. Warga pun merasa lebih tenang karena pemimpin mereka memiliki kapasitas hukum yang mumpuni.
Meningkatkan Kapasitas ASN Sumedang di Era Digital
Selain urusan hukum, kerja sama ini juga menyentuh aspek teknologi informasi. Tuti menyoroti relevansi Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital milik Unla. Menurutnya, program tersebut sangat mendukung visi Sumedang sebagai Smart City.
Kolaborasi Pemkab Sumedang Unla ini terbukti membuahkan hasil manis. Saat ini, Indeks Daya Saing Daerah Sumedang menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Secara nasional, Sumedang bahkan menembus peringkat lima besar. Investasi pada SDM menjadi kunci keberhasilan ini.
Pelatihan Online Lima Hari yang Intensif
Rektor Unla, A Kamil Razak, menjamin kualitas pelatihan ini. Pihaknya akan menyelenggarakan pelatihan selama lima hari secara daring. Fokus utamanya adalah pembekalan sertifikasi mediator serta penguatan tata kelola pemerintahan digital.
Kamil juga membuka peluang kerja sama lain yang lebih luas. Hal ini mencakup program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa hingga pelatihan khusus bagi para calon advokat. Sinergi ini bertujuan menciptakan pelayanan publik yang prima dan responsif bagi seluruh masyarakat Sumedang.
Kini, warga desa tidak perlu lagi cemas saat menghadapi perselisihan. Kades yang sudah terlatih siap menjadi juru damai yang adil dan berpayung hukum kuat.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
