PM Malaysia Bekukan Pengadaan Militer dan Kepolisian Usai Mencuat Dugaan Korupsi
Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara seluruh keputusan pengadaan di sektor militer dan kepolisian. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai upaya memulihkan integritas serta memastikan seluruh prosedur pengadaan dijalankan secara ketat dan transparan.
Pembekuan tersebut dilakukan menyusul mencuatnya dugaan praktik korupsi yang melibatkan proyek pengadaan pertahanan. Anwar menegaskan, pemerintah perlu melakukan peninjauan menyeluruh, termasuk evaluasi dan restrukturisasi mekanisme pengadaan, sebelum keputusan baru dapat kembali dijalankan.
Pernyataan itu disampaikan Anwar kepada awak media seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Usamah Bin Zaid, Wangsa Maju, pada Jumat, 16 Januari 2026. Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah memantau perkembangan kasus dengan cermat guna mengidentifikasi kemungkinan adanya celah struktural maupun kelemahan sistemik dalam proses pengadaan yang berjalan selama ini.
Langkah penangguhan ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan penyuapan dalam proyek pengadaan militer. Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) sebelumnya telah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga terlibat, serta membekukan enam rekening bank milik seorang tersangka beserta anggota keluarganya.
Anwar juga mengapresiasi sikap Menteri Pertahanan Khaled Nordin yang secara terbuka menyinggung persoalan tersebut dalam pidato Tahun Baru, sebagai sinyal komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pengadaan negara. Meski demikian, Anwar menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan, meskipun mengakui adanya keprihatinan atas perkembangan kasus tersebut.
Di sisi lain, MACC menyatakan akan meningkatkan fokus penindakan terhadap kasus rasuah berskala besar, termasuk upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Ketua MACC Azam Baki menyampaikan bahwa lembaganya akan terus mengerahkan sumber daya untuk memastikan pemulihan aset dan penegakan hukum berjalan efektif.
Berdasarkan catatan dalam enam tahun terakhir, Malaysia diperkirakan mengalami kerugian hingga RM277 miliar akibat kejahatan keuangan, termasuk pencurian dan kebocoran dana publik. Untuk itu, MACC memanfaatkan sejumlah instrumen hukum, salah satunya Akta Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009 (Akta 694), yang memungkinkan pembekuan serta penyitaan aset milik pelaku korupsi.
Azam Baki menjelaskan, MACC kini mengandalkan strategi “Pendekatan Tiga Pilar” sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis MACC 2026–2030. Strategi ini diarahkan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kian kompleks, dengan fokus pada sektor-sektor berisiko tinggi.
Sektor tersebut meliputi pengadaan pemerintah yang rawan praktik sindikat, monopoli, dan kartel, serta bidang penegakan hukum seperti penyelundupan, perjudian ilegal, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pengelolaan dana publik dan alokasi khusus pemerintah yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran berskala besar.
MACC menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah luar biasa, termasuk menelusuri dan mengembalikan dana negara yang disalahgunakan, agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
