Rencana Pengangkatan 32 Ribu Pegawai BGN Jadi PPPK Dinilai Tidak Adil bagi Guru Honorer
Djabar.Com, Jakarta – Rencana pemerintah mengangkat sekitar 32 ribu pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Februari 2026 menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi guru honorer yang selama ini menunggu kepastian status kepegawaian.
Mayoritas pegawai BGN yang akan diangkat bertugas sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menilai pengangkatan tersebut memberi keistimewaan bagi pegawai BGN yang baru bekerja dalam waktu singkat, sementara guru honorer harus menanti bertahun-tahun tanpa kepastian.
“Banyak guru sudah mengabdi puluhan tahun untuk bisa menjadi PPPK. Sementara pegawai BGN yang belum genap satu tahun bekerja justru langsung mendapat kesempatan dan dipastikan lolos seleksi,” kata Retno, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, selama ini guru honorer harus memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun serta menghadapi seleksi berulang dengan peluang kelulusan yang tidak pasti. Menurutnya, kebijakan ini seolah menabrak aturan yang selama ini diberlakukan bagi tenaga pendidik.
“Pengangkatan pegawai SPPG ini menjadi PPPK merupakan sebuah privilese yang tidak dirasakan guru honorer, padahal banyak dari mereka masih menerima upah di bawah standar,” ujarnya.
Retno menegaskan, kebijakan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan para guru yang selama ini berjuang memperoleh status PPPK melalui proses panjang dan melelahkan.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa saat ini BGN telah memiliki 2.080 pegawai berstatus ASN yang dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap pertama dan resmi diangkat per 1 Juli 2025.
Ia juga menjelaskan, BGN telah menyelesaikan rekrutmen PPPK tahap kedua untuk 32 ribu formasi. Dari jumlah tersebut, 31.250 formasi dikhususkan bagi kepala SPPG yang dibina melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), sementara 750 formasi lainnya dibuka untuk umum, masing-masing bagi akuntan dan ahli gizi.
“Para peserta telah melalui proses seleksi dan saat ini berada pada tahap pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. Pengangkatan diperkirakan mulai berlaku pada 1 Februari 2026,” ujar Dadan.
Ke depan, BGN juga berencana membuka rekrutmen tahap ketiga dan keempat, dengan jumlah formasi masing-masing mencapai 32.460 orang, guna mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
