Tata Kelola Keuangan Kabupaten Bandung Diaudit BPK, Bupati Pasang Badan Soal Transparansi
KABUPATEN BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menunjukkan komitmen seriusnya dalam mengawal transparansi anggaran. Hal ini terlihat saat ia menerima Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Rumah Dinas Bupati, Senin (23/2).
Kedatangan tim auditor tersebut dalam rangka entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Bagi Kang DS, sapaan akrab sang Bupati, audit ini adalah momen pembuktian bahwa tata kelola keuangan Kabupaten Bandung berjalan di rel yang benar. Ia pun pasang badan memastikan proses ini berjalan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Instruksi Tegas: OPD Jangan Coba-coba Sembunyikan Data
Dalam pertemuan tersebut, Bupati tidak sekadar menyambut secara seremonial. Ia memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan responsif. Ia menegaskan bahwa integritas laporan sangat bergantung pada kejujuran data dari setiap dinas.
“Saya menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk menyajikan data secara lengkap serta akurat. Proses audit yang berjalan selama 30 hari ini harus kita dukung dengan komunikasi yang terbuka,” ujar Dadang Supriatna.
Sikap pasang badan Bupati ini bertujuan agar setiap tahapan pemeriksaan berlangsung tertib dan sistematis. Dengan data yang akurat, tim pemeriksa bisa memberikan evaluasi yang objektif demi perbaikan sistem di masa mendatang.
Pentingnya Audit demi Kredibilitas Tata Kelola Keuangan Kabupaten Bandung
Pemeriksaan interim ini memegang peranan vital sebelum laporan keuangan final diterbitkan. Fokusnya adalah memastikan efektivitas penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan yang tidak perlu. Kang DS berharap, melalui pengawasan ketat dari BPK Jabar, standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Bandung semakin meningkat.
Penguatan tata kelola keuangan Kabupaten Bandung ini diharapkan tidak hanya berakhir pada opini administratif semata, tetapi juga tercermin pada pelayanan publik yang lebih prima. Anggaran yang dikelola secara transparan dipercaya akan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
Di akhir penjelasannya, Bupati menekankan bahwa pemeriksaan ini adalah ruang evaluasi sekaligus perbaikan. Ia ingin memastikan bahwa pemerintahan yang ia pimpin tetap berada pada jalur yang profesional dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat.
“Insyaallah, dengan komitmen bersama, kita wujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya optimis.
Atribusi Sumber: Informasi ini diolah dari pernyataan resmi Bupati Bandung, Dadang Supriatna melalui akun Instagram @dadangsupriatna (23/2/2026).
Hot Hot Rekomendasi Hunian
Info kerjasama iklan properti? Hubungi Admin djabar.com
📰 Baca Berita Terbaru Lainnya
